bappelitbangdamahulu.com Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemaduserasian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3–4 Maret 2026 di Hotel Fugo Samarinda sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Sucuk, S.E dan dihadiri oley Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu, Tim Percepatan Pengawalan Pembangunan Daerah (TP3D), serta narasumber dan tim pendamping dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahakam Ulu menegaskan bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi kompas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Keberhasilan RPJMD tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut mampu memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang terukur, realistis, serta berbasis data yang valid dan terverifikasi. Dengan data dukung yang kuat, RPJMD diharapkan menjadi dokumen yang implementatif dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyepakati dan menyelaraskan data baseline serta indikator kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen RPJMD. 

Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan setiap program dan target pembangunan disusun secara evidence-based dan feasible secara data.

Pelaksanaan FGD selama dua hari difokuskan pada pemaduserasian indikator kinerja daerah, identifikasi kebutuhan data, serta penguatan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan dan pemutakhiran data pendukung RPJMD.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029.

Melalui FGD ini, diharapkan tersusun dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 yang lebih akurat, terukur, dan mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang selaras dengan visi “Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan”, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.