Bappelitbangdamahulu.com -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui peraturan tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah harus berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta terukur melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi yang sistematis. Program Strategis Nasional sendiri merupakan program yang ditetapkan Presiden dan memiliki sifat strategis secara nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam regulasi ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua. Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui sistem informasi elektronik secara daring sesuai dengan format dan indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, laporan yang masuk akan dievaluasi oleh tim evaluasi nasional yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan melibatkan unsur kementerian serta lembaga terkait. Evaluasi dilakukan melalui tahapan analisis, penghitungan, dan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah.

Permendagri ini juga mengatur sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila tidak menyampaikan laporan, tidak menghadiri forum evaluasi, atau memiliki kinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan disiplin dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

Sosialisasi yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemerintah daerah mengenai kewajiban, mekanisme, dan konsekuensi dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang terstruktur, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat serta berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

bappelitbangda.mahakamulukab.go.id— Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperkuat komitmen pembangunan yang partisipatif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, Selasa, 24 Februari 2026 di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahakam Ulu.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi serta menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah, DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, tokoh adat dan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga perwakilan pemerintah kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati Mahakam Ulu dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Agustinus Teguh Santoso, yang secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027.

 RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah jangka menengah. Forum Konsultasi Publik disebut sebagai tahapan krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan gagasan konstruktif agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Asisten Agustinus.

Tema pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2027 yang diusung adalah “Pemerataan Layanan Dasar ke Seluruh Wilayah Mahakam Ulu, Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, serta Konsolidasi Kelembagaan untuk Mendukung Pertumbuhan yang Berkelanjutan.” Tema ini merupakan turunan dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan dasar, memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbangda Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., memaparkan gambaran umum Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, termasuk capaian indikator makro pembangunan, tantangan kemandirian fiskal daerah, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan ditempuh.

Forum ini juga membahas ratusan usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut didominasi kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan RKPD Tahun 2027, sehingga pembangunan Mahakam Ulu ke depan semakin merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

bappelitbangdamahulu.com Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Mahakam Ulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 2 Maret 2026, bertempat di Samarinda.

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, para camat se-Kabupaten Mahakam Ulu, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Mahakam Ulu.

Dalam sambutannya, Bupati Mahakam Ulu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha melalui program CSR.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mahakam Ulu,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan program CSR agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami berharap program CSR tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abe, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa Forum CSR memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Forum CSR menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong agar pelaksanaan CSR lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penguatan aspek pelaporan dan evaluasi program CSR perlu terus ditingkatkan agar kontribusi dunia usaha dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat Mahakam Ulu.

Rapat Forum CSR ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan dunia usaha, serta penguatan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap melalui Forum CSR ini terbangun kolaborasi yang semakin solid dan berkelanjutan, sehingga program CSR mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan.